halaman

Rencana Strategis

Oleh
admin

17 Feb 202115:18:34 WIB228 views

Rencana Strategis

Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak adalah pengejawantahan atau amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Repblik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengamanatkan setiap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan selalu berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat desa.

Amanat UUD 1945 ini ditegaskan kembali oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam Visinya yaitu Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera. Mencerdaskan kehidupan masyarakat, sebagaimana diisyaratkan UUD 1945, sehingga masyarakat memiliki daya saing dalam kehidupan bermasyarakat dan berakhlak mulia.

Tentunya untuk mencapai keberhasilan amanat UUD 1945, dan visi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Landak membutuhkan sebuah rencana strategis. Rencana strategis ini harus mampu menuangkan amanat UUD 1945 dan visi Kepala Daerah Kabupaten Landak yang dijabarkan dalam misi, kebijakan, strategi, program, dan kegiatannya.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2017-2022 menjadi pedoman bagi semua Bidang yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang -bidang juga harus mengacu kepada Rencana Strategis SKPD.

Kedudukan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ini menjadi sangat penting, selain menjadi pedoman, juga menjadi semangat dalam memberdayakan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat desa di wilayah Kabupaten Landak.

Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2017 -2022 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun yang bersifat teknis operasional dan sebagai landasan untuk membuat suatu perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dengan program dan kegiatan serta arah pembangunan pemberdayaan masyarakat desa yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2017-2022 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan pemberdayaan masyarakat desa saat ini dan tantangan untuk lima tahun kedepan. Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak 2017-2022 adalah sebagai berikut:

  1. Menetapkan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan;
  2. Menjadi pedoman dan acuan bagi eselon II ,eselon III, dan eselon IV di setiap bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun dan;
  3. Menjadi pedoman dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya Renstra ini diharapkan bagi seluruh pelaku kegiatan SKPD dapat melaksanakan programnya seoptimal mungkin dan berdaya guna untuk kepentingan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa;
  4. Menjadi alat pengendali dan monitoring dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, serta sebagai salah satu bahan untuk tolak ukur pertanggungjawaban Bupati Landak.

Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak ini adalah :

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970)
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025;
  7. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13 ).
  16. Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2019 tentang Tugas Pokok, dan Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak.
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Landak Tahun 2017-2022.
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Landak Tahun 2017-2022

Selengkapnya :
Download File Renstra

Bagikan info ini :